Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Sekjen DPD: Penahanan Dana Reses Sesuai Putusan Paripurna

DPD RI  SABTU, 13 MEI 2017 , 00:33:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Sekjen DPD: Penahanan Dana Reses Sesuai Putusan Paripurna

Sudarsono Hardjosoekarto/Net

RMOL. Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto membuat kebijakan tegas kepada para senator yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang dan yang malas mengikuti rapat di Komite dan alat kelengkapan lainnya. Kebijakan tegas tersebut adalah tidak mencairkan dana reses bagi anggota DPD yang melakukan tindakan itu.
Sudarsono memastikan, kebijakan ini dikeluarkan bukan karena dirinya ikut-ikutan berpolitik dalam polemik kepemimpinan OSO, sapaan Oesman Sapta. Dia menjalankan kebijakan tersebut semata-mata karena mengikuti hasil Sidang Paripurna DPD tertanggal 8 Mei lalu.

“Ini (penahanan dana reses) bukan dari saya. Ini muncul di Panmus (Panitia Musyawarah) dan BK (Badan Kehormatan). Kemudian, keputusan ini dibawa ke (Sidang) Paripurna pada 8 Mei,” jelasnya dalam obrolan ringan dengan para editor media di Jakarta, Jumat (12/5).

Dalam Sidang Paripurna dibuat keputusan, bagi anggota DPD yang akan mencairkan dana reses harus terlebih dahulu menyerahkan laporan hasil reses sebelumnya dan menandatangani form pernyataan mengakui Sidang Paripurna yang dipimpin OSO. Tanpa dua hal itu, dana reses tidak akan dicairkan.

Sudarsono menyebut, penandatanganan form mengakui Sidang Paripurna yang dipimpin OSO sangat penting. Sebab, jika tidak mengakui Sidang Paripurna tersebut, berarti anggota DPD itu tidak mengakui dimulainya masa reses. Jika tidak mengakui dimulainya reses, dananya tidak akan cair.

“Untuk saat ini, sudah ada 104 orang anggota DPD yang menandatangi form tersebut. Sisanya 24. Sebagian karena masih di daerah, sebagian lagi mungkin belum mengakui. Kami akan menunggu sampai berakhir masa reses pada 4 Juni nanti,” terangnya.

Dana reses ini cukup besar. Untuk kegiatannya saja dialokasi anggaran Rp 242 juta per orang. Dana ini akan bertambah berdasarkan letak dan besarnya provinsi tempat reses. Alokasi dana tertinggi sekitar Rp 350 juta.

Jika ada anggota DPD yang tidak mau menandatangi form mengakui kepemimpinan OSO, dana resesnya akan dikembalikan ke kas negara. Sudarsono tidak takut kebijakannya akan digugat. Dia merasa dasar kebijakan itu sudah cukup kuat, yaitu hasil Sidang Paripurna.

Dia pun yakin, kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja DPD. Sebab, dengan kebijakan itu, para anggota DPD harus rajin mengikuti rapat-rapat, baik Paripurna maupun yang diselenggarakan Komite dan alat kelengkapan lainnya. Jika tidak, dana reses mereka tidak akan cair.

“Selama ini, dalam rapat-rapat di Komite banyak yang tidak hadir. Maka, aturan ini akan sangat baik dalam meningkatkan kinerja. Nantinya, sanksi untuk anggota yang jarang mengikuti kegiatan ada dua cabang. Satu oleh BK, satunya lagi berupa sanksi keuangan,” tandasnya. [ian]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Resmi Tersangka, Hary Tanoe Akan Diperiksa
Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

, 23 JUNI 2017 , 15:00:00

Terima Raja dan Sultan Nusantara

Terima Raja dan Sultan Nusantara

, 22 JUNI 2017 , 03:38:00

Bersama Walikota Tangsel

Bersama Walikota Tangsel

, 22 JUNI 2017 , 02:56:00

TNI Dan Wartawan Bukber

TNI Dan Wartawan Bukber

, 22 JUNI 2017 , 03:57:00