Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

Beberapa Anggota DPD Terancam Tidak Dapat Uang Reses

DPD RI  JUM'AT, 12 MEI 2017 , 04:51:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

Beberapa Anggota DPD Terancam Tidak Dapat Uang Reses
RMOL. Berkenaan dengan keputusan Sidang Paripurna terkait penyempurnaan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI Nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017, Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto menyampaikan penjelasan bahwa SE yang sudah diedarkan tersebut kemudian disempurnakan dan diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD yang ditindaklanjuti pengesahannya di Sidang Paripurna ke-11 DPD pada 8 Mei 2017 yang telah memenuhi kuorum karena dihadiri 72 orang dan izin 49 orang. Sehingga sah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesekjenan menindaklanjuti keputusan sidang paripurna ini dengan mengirimkan formulir surat pernyataan (terlampir), sampai saat ini telah 103 anggota yang menandatangani pernyataan tersebut, dan sisanya 27 Anggota belum menandatangani dengan beberapa alasan, baik karena masih diluar kota atau karena masalah sikap tidak setuju terhadap pelaksanaan sidang paripurna.

Dalam sistem kerja, jelas Sudarsono, anggota DPD harus mengikuti siklus masa sidang yang disahkan di Paripurna, baik pembukaan masa sidang maupun penutupan masa sidang sebelum bekerja di daerah pemilihan. Sehingga ketika anggota DPD akan bertugas di daerah pemilihan yang dikenal dengan masa reses, anggota harus mengikuti atau setidaknya mengakui adanya penutupan masa sidang dalam sidang paripurna.

"Kalau tidak mengikuti (mengakui) sidang paripurna, maka status yang bersangkutan masih menjalankan tugas di Ibukota Negara," ungkapnya di Jakarta, Kamis (11/5).

Menurut Sudarsono, dari perspektif tata kelola keuangan menjadi bermasalah bila di satu sisi anggota menuntut hak melakukan kegiatan reses, sementara tidak mengikuti (mengakui) sidang paripurna penutupan masa sidang.

"Keputusan sidang paripurna itulah yang menjadi dasar yuridis kesekjenan dalam menegakkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Selanjutnya menurut Sudarsono, keputusan sidang paripurna itu juga tetap memisahkan antara hak keuangan yang melekat sebagai anggota yang tetap diberikan, dengan hak keuangan reses. Anggota yang tidak mengikuti (mengakui) penutupan sidang paripurna tidak berhak meminta dukungan dana reses di daerah pemilihan.

"Pada akhir masa reses tanggal 4 Juni 2017 nanti akan diketahui berapa banyak dana reses yang tidak digunakan. Dana ini akan dikembalikan ke Kas Negara," ujarnya.

Sedangkan hak keuangan lainnya yang diatur dalam peraturan tersendiri tetap diberikan, yaitu: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan akomodasi, tunjangan kehormatan, penggantian biaya listrik dan telepon, tunjangan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu, tunjangan kegiatan peningkatan fungsi legislasi, penyerapan dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta pengaduan masyarakat.

Ditambahkan Sudarsono, sudah 10 tahun pengelolaan keuangan DPD selalu mencapai prestasi tertinggi yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Prestasi puncak keuangan negara ini berkat kerja keras anggota dan seluruh jajaran kesekjenan.

"Karena itu, kesekjenan tetap berpegang teguh pada keputusan sidang paripurna termasuk mengharuskan tanda tangan surat pernyataan, dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tanggung jawab kepada publik. Bila ada anggota yang tidak setuju, silahkan dibahas dan diputuskan dalan rapat panmus, sidang paripurna dan rapat-rapat lainnya," demikian Sudarsono Hardjosoekarto. [rus]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Terobosan Baru Swasembada Gula

Terobosan Baru Swasembada Gula

, 23 MEI 2017 , 23:00:00

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

, 23 MEI 2017 , 17:00:00

Rapimas II Partai Golkar

Rapimas II Partai Golkar

, 22 MEI 2017 , 03:55:00

Usai Menjalani Pemeriksaan

Usai Menjalani Pemeriksaan

, 23 MEI 2017 , 00:49:00

Sidak Novanto Di Balikpapan

Sidak Novanto Di Balikpapan

, 22 MEI 2017 , 13:46:00