Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

93 Negara Bakal Telisik Kasus HAM Di Indonesia

Dari Sidang UPR Dewan HAM PBB

Bongkar  RABU, 10 MEI 2017 , 10:11:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

93 Negara Bakal Telisik Kasus HAM Di Indonesia

Foto/Net

RMOL. Delegasi pemerintah Indonesia menghadiri Sidang Uni­versal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB dengan agenda mengevaluasi kondisi HAM di sebuah negara.
Indonesia sudah tiga kali mendapat giliran dalam Sidang UPR. Yakni, siklus ke-1 pada ta­hun 2008, siklus ke-2 pada tahun 2012 dan siklus ke-3 pada 3 Mei 2017 lalu di Palais de Nation PBB di Geneva, Swiss.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menerangkan, UPR bukan pengadilan HAM internasional pada suatu negara, melainkan sebuah mekanisme untuk review kondisi HAM suatu negara.

"UPR harus dilihat seba­gai pertanggungjawaban ke­beradaban suatu negara atas hak asasi dan bentuk penghormatan sebuah bangsa pada bangsa lain, melalui rekomendasi global ke­pada negara yang sedang dilihat kembali," katanya.

Indonesia menjadi sorotan dunia pada UPR Mei 2017. Setidaknya 93 negara akan me­nelisik 150 rekomendasi yang didesakkan kepada Indonesia pada UPR siklus ke-2 tahun 2012 lalu.

Isu-isu yang akan dibahas antara lain, ratifikasi sejumlah kon­vensi, penghapusan kebijakan diskriminatif, penghapusan segala bentuk kekerasan terh­adap perempuan dan praktek-praktek yang menyakitkan pada perempuan, perlindungan pada kelompok rentan, moratorium hukuman mati, dan lainnya.

"Sejumlah rekomendasi sudah dijalankan Indonesia yang juga dilaporkan Komnas Perempuan, namun juga masih ada utang panjang yang belum ditunaikan, seperti ratifikasi Konvensi ILO 189, penghapusan kebijakan dis­kriminatif dan hukuman mati," sebut Azriana.

Selain itu juga, belum ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta membu­ruknya intoleransi beragama dan berkeyakinan. Komnas Perempuan sebagai salah satu me­kanisme/lembaga HAM nasional juga menyerahkan laporan dan turut mengikuti proses UPR ini, baik pada siklus ke-2 tahun 2012 maupun siklus ke-3 pada tahun 2017 ini, dalam kapasitas sebagai lembaga HAM dan bagian dari delegasi Komnas HAM.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, isu-isu yang diangkat lembaganya dalam laporan ke sidang UPR adalah kekerasan terhadap perempuan. Khususnya, kekerasan seksual dan percepatan pengesahan RUU penghapusan kekerasan sek­sual, penghentian praktek yang menyakitkan perempuan, peng­hapusan hukuman mati dan ker­entanan pekerja migran dalam sindikasi narkoba, hak anak korban perkosaan saat menjadi buruh migran di luar negeri, pelanggaran HAM masa lalu dan pemenuhan hak korban atas kebenaran dan keadilan.

Komnas Perempuan juga masih menyoroti persoalan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang berpotensi mengkriminalkan, membatasi ekspresi dan mobilitas perempuan serta mendis­kriminasi hak - hak kelompok minoritas lainnya. "Setidaknya terdapat 421 kebijakan diskrimi­natif yang kita dokumentasi­kan," ujarnya.

Pihaknya juga melaporkan kondisi perempuan dalam konf­lik exploitasi sumberdaya alam, termasuk perjuangan perempuan Kendeng menolak pabrik semen, dan kerentanan perempuan pem­bela HAM.

Komnas Perempuan juga mendorong peninjauan kembali pemberlakuan bentuk hukuman yang tidak manusiawi, termasuk hukuman kebiri, hukum cam­buk, hukuman mati dan lain­nya. Yuniyanti mendorong agar delegasi pemerintah Indonesia terbuka menyampaikan situasi-situasi hak asasi manusia di Indonesia, terutama hak asasi perempuan sebagai penghormatan pada hak kebenaran para korban.

"Pemerintah perlu menga­dopsi rekomendasi yang dis­ampaikan berbagai negara ang­gota PBB terhadap Indonesia, sebagai komitmen untuk terus meningkatkan perbaikan situasi HAM di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam pidato pengantar pembahasan laporan HAM Indonesia yang disampaikan pada siklus ke-3 UPR Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa menjelaskan, berbagai upaya konkret dan capaian Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasca UPR 2012.

Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih meng­hormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional mela­lui mekanisme UPR. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
100%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Terobosan Baru Swasembada Gula

Terobosan Baru Swasembada Gula

, 23 MEI 2017 , 23:00:00

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

, 23 MEI 2017 , 17:00:00

Rapimas II Partai Golkar

Rapimas II Partai Golkar

, 22 MEI 2017 , 03:55:00

Usai Menjalani Pemeriksaan

Usai Menjalani Pemeriksaan

, 23 MEI 2017 , 00:49:00

Sidak Novanto Di Balikpapan

Sidak Novanto Di Balikpapan

, 22 MEI 2017 , 13:46:00