Hanura

Komite III DPD Prioritaskan Dua RUU Inisiatif

DPD RI  SENIN, 08 MEI 2017 , 17:53:00 WIB | LAPORAN: ELITHA TARIGAN

Komite III DPD Prioritaskan Dua RUU Inisiatif

RMOL

RMOL. Komite III DPD RI tidak dapat melaksanakan banyak agenda kegiatan pada masa sidang IV tahun 2016-2017. Dikarenakan singkatnya masa sidang kali ini pada 10 April hingga 7 Mei 2017.

Adapun program yang menjadi prioritas Komite III pada rentang waktu tersebut yaitu pembahasan RUU tentang Sistem Pengupahan, RUU tentang Ketahanan Keluarga, dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketua Komite III DPD Hardi Selamet Hood mengatakan, dalam masa sidang kali ini, pihaknya sedang menyusun RUU Sistem Pengupahan dan RUU Ketahanan Keluarga. Kedua RUU itu menjadi usul inisiatif Komite III, dan masih dalam tahap inventarisasi materi.

"Ini masih dalam tahap inventaris materi sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan draf RUU," ujarnya dalam Sidang Paripurna Ke-11 DPD di Komplek Parlemen, Jakarta (Senin, 8/4).

Menurut Hardi, berkenaan dengan RUU Sistem Pengupahan, Komite III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, dan Papua.

"Dari hasil pertemuan dengan stakeholder diperoleh beragam masukan pemikiran terkait mendukung adanya RUU Sistem Pengupahan," jelas senator asal Kepulauan Riau tersebut.

Sementara, terkait penyusunan hasil pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU 39/2004, Komite III telah melakukan finalisasi dan menyepakati draf hasil pengawasan.

"Salah satunya merekomendasikan agar pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait dengan melakukan audit kurikulum dan mutu pendidikan serta pelatihan kerja. Sehingga selaras dengan kebutuhan negara penempatan," tegas Hardi.

Sehubungan dengan hal itu, Komite III melalui sidang paripurna kali ini menyetujui dan mengesahkan hasil pengawasan. Untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI. Pimpinan Sidang Paripurna DPD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyetujui hasil pengawasan atas pelaksanaan UU 39/2004. Pada pengambilan keputusan, sidang paripurna telah memenuhi kuorum anggota DPD yang hadir dan berlangsung tertib. [wah] 


Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00