Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

Ditetapkan Jadi Tersangka, Bekas Kepala BPPN Gugat KPK

Kasus Korupsi BLBI Sjamsul Nursalim

X-Files  SENIN, 08 MEI 2017 , 11:15:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ditetapkan Jadi Tersangka, Bekas Kepala BPPN Gugat KPK

Syafruddin Temenggung/Net

RMOL. Syafruddin Temenggung tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim. Bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu pun menggugat KPK.
Syafruddin mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 Mei lalu dan diregister sebagai perkara nomor 49/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Ia meminta pengadilan membatalkan surat perintah penyidikan nomor: Sprin.Dik-19/01/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017 yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

"Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik -19/01/03/2017, ter­tanggal 20 Maret 2017 yang me­netapkan pemohon Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka," tulis Syafruddin dalam surat tuntutan.

Ia juga meminta hakim me­nyatakan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah, termasuk penerbitan surat perintah penyidikan yang men­cantumkan namanya sebagai tersangka.

"Termohon (KPK—red) tidak memiliki dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dalam menetapkan pemohon tersangka dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," dalih Syafruddin dalam surat tuntutan.

Syafruddin juga mempersoal­kan proses penyelidikan kasus ini dianggap tidak berdasarkan hukum. Sebab, penyelidiknya dinilai tidak sesuai Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Lebih lanjut, Syafruddin me­minta hakim menyatakan KPK tidak berwenang melakukan pe­nyelidikan, penyidikan, dan pe­nuntutan kasus ini. Ia beralasan kasus ini bukan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

"Perkara aquo merupakan ranah hukum perdata yang harus diselesaikan oleh pengadilan umum dalam lingkup hukum perdata," sebutnya.

KPK, nilainya, tidak bisa melakukan penyidikan perkara yang terjadi sebelum lembaga itu berdiri. Syafruddin menyebut penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim termasuk dalam Perjanjian MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement) yang diteken tanggal 21 September 1998.

Syafruddin beralasan mener­bitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim karena melaksanakan perintah jabatan (ambtelijk bevel)yang diberikan oleh pengua­sa yang berwenang. "Sehingga Pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dapat dipidana," ujarnya.

Terakhir dia meminta hakim menyatakan tidah sah surat permintaan pencegahan dirinya bepergian ke luar negeri, dan memerintahkan KPK mencabutnya.

Bagaimana reaksi KPK atas gugatan ini? Lewat juru bicaranya, Febri Diansyah, komisi antirasuah itu menyatakan bakal meladeni Syafruddin di pengadilan. "KPK siap menghadapi segala tuntutan hukum dari ter­sangka. Itu konsekuensi hukum yang logis dan perlu dihormati," ujar Febri.

Bekas aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menandaskan KPK sangat hati-hati dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim. KPK menaikkan status kasus ini ke penyidikan dan menetapkan Syafruddin sebagai tersangka karena telah memiliki alat bukti yang cukup.

Pihaknya akan menyiapkan argumen untuk mematahkan pendapat Syafruddin di penga­dilan nanti, termasuk anggapan KPK tidak berwenang mengusut kasus ini. "Tapi kita akan serahkan (keputusannya) pada hakim. Apa pun putusan akan dihormati," katanya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlahbekas pejabat pemerintah yang terkait persoalan BLBI. Di antaranya tiga bekas Menko Perekonomian yakni Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan Dorodjatun Kuntjorojakti.
 
Kilas Balik
Penyidik Bakal Jemput Paksa Jika Artalyta Mangkir Lagi

Artalyta Suryani kembali mangkir diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pener­bitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Perempuan yang biasa disapa Ayin itu dua kali tak datang memenuhi pang­gilan KPK.

"Sudah dijadwalkan pemanggilan lanjutan. Bila diperlukan,penyidik siap melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi tersebut (Ayin)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya, Ayin pernah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada 27 April 2017. Namun dia tak datang. KPK punmenjadwalkan pemeriksaan pada 4 Mei kemarin. Lagi-lagi Ayin tak nongol. Kali ini, Ayin meminta penundaan pemeriksaandengan alasan sedang sakit.

Dalam perkara ini, Ayin bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung, bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ayin dikenal dekat Sjamsul Nursalim, bekas pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), penerima kucuran BLBI. "Saksi diduga memi­liki hubungan dengan pemilik BDNI. Diduga dia mengetahui teknis pemberian SKLyang diterbitkan BPPN untuk BDNI," ujar Febri.

Ayin pernah "mengamankan" pengusutan kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang dilakukan Kejaksaan Agung. KPK pun menciduknya karena menyuap jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim penyidik gedung bundar, 660 ribu dolar Amerika.

Febri menandaskan, penyidik berupaya optimal untuk meng­hadirkan Ayin mengingat sudah adanya beberapa saksi penting yang diperiksa. Di antaranya, bekas Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie.

"Keterangan saksi-saksi itu perlu diklarifikasi dengan ket­erangan saksi lainnya. Ini diper­lukan dalam rangka memperce­pat penuntasan kasus tersebut," tandasnya.

Febri mengatakan, sejak menangani kasus ini pada 2014, KPK telah memanggil sedikitnya 32 orang saksi. Saksi-saksi itu berasal dari BPPN, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dari 32 orang yang telah dimintaiketerangan oleh penyidik, KPK akhirnya menetapkan satu di antaranya sebagai tersangka, yaitu Syafruddin ATemenggung. "Kita berusaha melengkapi ber­kas perkara tersangka," katanya. Untuk itu, pemeriksaan saksi-saksi pun dikebut.

Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim.

"SKL diterbitkan Syafruddin Arsyad Temenggung, selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada April 2004. Atas penerbitan SKL tersebut, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun," sebut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan

KPK menemukan kejanggalan dalam penerbitan SKL bagi Sjamsul Nursalim yang memi­liki kewajiban mengembalikan BLBI Rp 4,8 triliun.

Sjamsul baru menyerahkan Rp 1,1 triliun. Sementara itu, tagihansebesar Rp 3,7 triliun kepada Sjamsul tidak dilaku­kan dalam pembahasan prosesrestrukturasi. "Seharusnya masih ada kewajiban obligor setidaknya Rp 3,7 triliun yang ditagihkan," sebut Basaria.

Meski Sjamsul Nursalim be­lum melunasi tagihan kepada BPPN, Syafruddin mengeluar­kan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham terhadap Sjamsul Nursalim. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Terobosan Baru Swasembada Gula

Terobosan Baru Swasembada Gula

, 23 MEI 2017 , 23:00:00

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

Sumber Kegaduhan Di Indonesia

, 23 MEI 2017 , 17:00:00

Rapimas II Partai Golkar

Rapimas II Partai Golkar

, 22 MEI 2017 , 03:55:00

Usai Menjalani Pemeriksaan

Usai Menjalani Pemeriksaan

, 23 MEI 2017 , 00:49:00

Sidak Novanto Di Balikpapan

Sidak Novanto Di Balikpapan

, 22 MEI 2017 , 13:46:00