Verified

Duh, Konflik Semen Rembang Mulai Ditarik Ke Ranah Politik

Kemenko Polhukam Colek Walhi

Bongkar  RABU, 03 MEI 2017 , 10:30:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Duh, Konflik Semen Rembang Mulai Ditarik Ke Ranah Politik

Foto/Net

RMOL. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengirimkan surat ke­pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk menghadiri acara yang akan membahas permohonan perlindungan hukum atas pabrik semen di Rembang.

WALHI memutuskan tidak menghadiri acara tersebut. Alasannya, tidak ada kejelasan latar belakang dan tujuan dari pertemuan itu.

Pengkampanye Air, Pangan dan Penyelamatan Kawasan Esensial WALHI, Wahyu Perdana mengatakan, Kemenko Polhukam bukanlah institusi negara yang diberi mandat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh entitas korporasi. Bahkan untuk korporasi berben­tuk BUMN sekalipun.

"Sebagai negara hukum, Kemenko Polhukam seharusnya berdiri tegak untuk menegakkan supremasi hukum. Sehingga menjadi tidak patut bila insti­tusi negara ini justru dijadikan legitimasi oleh korporasi untuk melawan perintah hukum, sep­erti putusan Mahkamah Agung," katanya.

WALHI menilai, upaya yang dilakukan PT Semen Indonesia jelas merupakan langkah men­cari back up politik melalui institusi negara. Wahyu mene­gaskan, sangat tidak patut upaya hukum atas kasus penolakan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, coba diselesaikan oleh PT Semen Indonesia melalui jalur politik.

"PT Semen Indonesia terus memaksakan diri beroperasi, bahkan dengan melanggar hu­kum dan peraturan. Dan semua tindakan pelanggaran hukum ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," ung­kapnya.

Ditambahkan Wahyu, negara tidak patut melindungi tindakan kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menga­takan, kasus pabrik semen di Rembang bukanlah persoalan yang berada di lingkup tugas Kemenko Polhukam.

"Ini soal bagaimana korporasi harusnya patuh pada hukum. Apa yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dengan memfasili­tasi permintaan korporasi untuk meminta perlindungan hukum, akan menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia," sebutnya.

Institusi negara ini seharusnya melindungi rakyat yang selama ini justru tidak mendapat kea­dilan hukum, meskipun rakyat sudah memenuhi semua upaya perjuangan, termasuk dengan melalui jalur hukum.

Hidayati menekankan, WALHI akan terus berada bersama rakyat, petani pegunungan Kendeng yang saat ini masih terus berjuang mem­pertahankan pegunungan karst Kendeng yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan budaya bagi masyarakat. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Oentoek Padoeka Jang Moelja

Oentoek Padoeka Jang Moelja

, 22 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

Kodam XVII/Cenderawasih Terima Piagam MURI

, 21 OKTOBER 2017 , 09:00:00

Salat Maghrib Berjamaah

Salat Maghrib Berjamaah

, 21 OKTOBER 2017 , 00:50:00

Kritisi Jokowi-JK

Kritisi Jokowi-JK

, 21 OKTOBER 2017 , 05:01:00

Tumpeng Ulang Tahun

Tumpeng Ulang Tahun

, 21 OKTOBER 2017 , 02:25:00