Berita Politik

IndiHome Digital Home Experience

Ekspor Mineral Mentah Perburuk Iklim Investasi

Pemerintah Tidak Konsisten

Bongkar  SABTU, 15 APRIL 2017 , 10:42:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ekspor Mineral Mentah Perburuk Iklim Investasi

Foto/Net

RMOL. Sikap tidak konsisten pemerintah Indonesia dalam relak­sasi ekspor mineral mentah menunjukkan ketidakadilan perlakuan, baik terhadap pelaku usaha pertambangan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Kesempatan untuk me­nikmati efek ganda dari optimal­isasi peningkatan nilai tambah melalui smelter, terancam tidak jelas kesinambungannya, bila orientasinya masih pada ekspor mineral mentah.

Ketua Tim Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam, Bisman Bhaktiar menga­takan, PP 1/2017 serta Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 telah mendegradasikan kehendak dan upaya strategis yang dia­manatkan Konstitusi dan UU Minerba. Yakni, meningkatkan nilai tambah hasil penambangan mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Dia menilai, rakyat sangat dirugikan dengan kebijakan izin ekspor mineral mentah tersebut. Karena itu, ujar Alam, koali­si masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo konsisten melakukan kebijakan hilirisasi pertambangan mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri tanpa membuka kembali keran ekspor mineral mentah.

"Pelaksanaan pertambangan berkesinambungan yang bakal menyerap banyak tenaga ker­ja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mening­katkan pendapatan per kapita masyarakat, sangat jelas telah tercermin dari hilirisasi per­tambangan," jelas Bisman.

Namun, lanjutnya, regulasi yang tidak konsisten seperti membuka kembali kebijakan ekspor mineral mentah mem­perburuk iklim investasi dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Bisman menambahkan, sejauh ini ada perusahaan yang sudah konsisten melaksanaan UU Minerba dengan membangun smelter. Juga ada perusahaan yang tidak kunjung membangun smelter tetapi terus mendapat izin ekspor.

Perlakuan yang tidak adil tersebut, dia nilai sangat mem­pengaruhi niat dan komitmen pelaku usaha tambang untuk membantu Indonesia dalam membenahi industri pertamban­gan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

"Kalau pemerintah konsisten dengan pelaksanaan regulasi, tidak mungkin ada perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku usaha tambang," tegas Bisman.

Sementara pakar hukum per­tambangan dari Universitas Tarumanegara yang juga Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, Ahmad Redi mengatakan, per­tambangan mineral merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai negara guna memberikan nilai tambah se­cara nyata bagi perekonomian nasional untuk mencapai ke­makmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan bukan hanya untuk perusahaan asing tertentu.

Nilai tambah tersebut, jelas Redi, dapat dilakukan dengan lebih maksimal bila dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana dia­manatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Kenyataannya, dia menilai, pemerintah tidak konsisten melakukan kebijakan tentang pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan telah melang­gar UU Minerba dengan men­gizinkan kembali ekspor mineral mentah ke luar negeri melalui PP 1/2017 serta Permen ESDM 5/2017 dan 6/2017.

"Sampai saat ini telah berpu­luh tahun sebagian besar mineral diekspor masih dalam bentuk bahan mentah, tanpa dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri terlebih dahulu," ingat Bisman.

Kondisi ini mengakibatkan pertambangan mineral tidak menghasilkan nilai tambah (add­ed value) maupun multiplier effect yang besar secara mak­simal kepada rakyat karena kita telah menjual langsung "tanah dan air ke luar negeri," tegas dia. ***

Komentar Pembaca
Aksi Kubur Diri Menuntut Keadilan

Aksi Kubur Diri Menuntut Keadilan

, 27 APRIL 2017 , 21:00:00

Solusi PSSI Untuk Timnas

Solusi PSSI Untuk Timnas

, 27 APRIL 2017 , 19:00:00

Aksi Melawan Maduro

Aksi Melawan Maduro

, 26 APRIL 2017 , 06:58:00

Membahas Perjuangan Bangsa Korea

Membahas Perjuangan Bangsa Korea

, 25 APRIL 2017 , 23:09:00

Aksi Kubur Diri

Aksi Kubur Diri

, 25 APRIL 2017 , 17:05:00