Pemerintahan: Untuk Rakyat atau Partai?

Sudut pandang  KAMIS, 09 JUNI 2016 , 11:12:00 WIB | OLEH: FRITZ E. SIMANDJUNTAK

Pemerintahan: Untuk Rakyat atau Partai?
PADA tanggal 19 November 1863 di Makam Pahlawan Gettysburg, Pennsylvania, pidato Presiden AS Abraham Lincoln sangat monumental untuk mengingatkan kembali peran pemerintah dalam mencapai tujuan nasional AS.

Pidato yang hanya disampaikan sekitar kurang dari 10 menit tersebut telah menjadi inspirasi bangsa AS untuk menghentikan perang sipil dan memulai membangun untuk kesejahteraan rakyat AS.

Sepenggal pernyataan Abraham Lincoln yang sangat terkenal tersebut adalah "Government of the people, by the people, for the people, shal not perish from the earth".  Di sini Lincoln mengimbau baik para pendukungnya maupun warga negara AS lainnya agar lebih banyak bekerja untuk rakyat.  Dan pekerjaan untuk rakyat tidak akan pernah berhenti sepanjang kita menjadi politisi atau duduk di pemerintahan.

Indonesia juga menganut sistem demokrasi seperti di AS. Tetapi apa yang dipertontonkan oleh wakil rakyat di DPR tentang revisi UU Pilkada yang baru disahkan pada 2 Juni 2016 memperlihatkan arogansi partai politik dan tidak menyerap aspirasi rakyat seperti janji mereka saat kampanye lalu.

Revisi tersebut terutama tentang pengetatatan verifikasi faktual dukungan KTP yang digunakan calon independen. Dalam hal ini diperlukan sensus dengan menemui langsung setiap pendukung yang menyerahkan KTP. Jika pendukung calon tidak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS. Kalau gagal ditemui, maka dukungan dianggap tidak memenuhi syarat.

Dari sini terlihat sekali bahwa demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh partai dan untuk kepentingan partai. Bukan untuk kepentingan rakyat.  Dan ini sangat bertolak belakang dengan UUD 1945 di mana dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Terlihat sekali disetujuinya UU Pilkada ini juga  salah satu upaya sebagian besar partai di DPR untuk menjegal Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2016-2021. Karena hingga saat ini kader partai  diperkirakan tidak akan mampu mengalahkan Ahok dan dukungan KTP terhadap Ahok hampir mencapai satu juta orang. Jauh melebihi dari persyaratan yang ditentukan KPU yaitu sekitar 550 ribu orang.

Fenomena upaya pengganjalan Ahok sebagai kandidat calon Gubernur DKI Jakarta juga memperlihatkan belum harmonisnya hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Padahal Jokowi adalah kader PDIP.

Sebagai Presiden RI, Jokowi tentu sangat berkepentingan tentang keberhasilan pembangunan di Jakarta. Bukan hanya karena Jokowi adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, tetapi DKI Jakarta adalah "potret Indonesia dalam manajemen pemerintahan untuk rakyat" yang sangat dinamis.

Pertanyaannya kenapa PDIP tidak melakukan dialog dengan Presiden Jokowi tentang harapannya pada calon Gubernur DKI Jakarta 2016-2021? Bukankah Jokowi adalah salah satu stake holders dan user dari Gubernur DKI Jakarta?

Lalu kira-kira apa yang dilakukan rakyat atas arogansi sikap partai mengenai UU Pilkada?

Pertama, dengan baik-baik rakyat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, dengan baik-baik pula rakyat DKI Jakarta pendukung Ahok mengajukan cuti bersama di hari verifikasi dengan secara proaktif mendatangi PPS.

Ketiga, juga dengan baik-baik rakyat kembali menduduki parlemen dan segera minta mencabut UU Pilkada 2016 khususnya soal verifikasi.  

Keempat, jangan pilih kader partai yang menyetujui UU Pilkada 2016 pada pemilihan umum mendatang.

Kita tunggu apa yang akan dilakukan rakyat DKI Jakarta atas sikap partai politik yang telah menghianati demokrasi untuk dan oleh rakyat.

*Penulis adalah Sosiolog tinggal di Jakarta


Komentar Pembaca
Pemimpin Bermakna

Pemimpin Bermakna

JUM'AT, 08 DESEMBER 2017

Tercabiknya Kebhinnekaan

Tercabiknya Kebhinnekaan

RABU, 24 MEI 2017

<i>Jakarta Jendela Kebhinekaan Dunia</i>

Jakarta Jendela Kebhinekaan Dunia

RABU, 01 MARET 2017

Pemimpin Teruji Dan Penuh Waktu Di PSSI
Blunder Reshuffle

Blunder Reshuffle

JUM'AT, 12 AGUSTUS 2016

Tiga Emas Indonesia Di Olimpiade Rio 2016
Mahfud MD - Belajar dari Gusdur (Part 5)

Mahfud MD - Belajar dari Gusdur (Part 5)

, 17 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Mahfud MD - Kembali ke Kampus (Part 4)

Mahfud MD - Kembali ke Kampus (Part 4)

, 17 DESEMBER 2017 , 17:00:00

PAN Laporkan Arya Wedakarna

PAN Laporkan Arya Wedakarna

, 14 DESEMBER 2017 , 18:58:00

Bunga Dari AM Fatwa

Bunga Dari AM Fatwa

, 14 DESEMBER 2017 , 15:32:00

Ketum Baru Golkar

Ketum Baru Golkar

, 14 DESEMBER 2017 , 05:35:00

Pak Anies, Jual Beli Lahan Sumber Waras Ilegal

Pak Anies, Jual Beli Lahan Sumber Waras Ilegal

Nusantara15 Desember 2017 00:51

Novanto Harus Kembalikan 7,3 Juta Dolar AS Duit E-KTP
Dirut Pertamina Dikecam Hina PGN

Dirut Pertamina Dikecam Hina PGN

Ekbis15 Desember 2017 12:35

Produksi Padi Di Kulon Progo Capai Puluhan Ribu Ton
Istana Iri, Anies Kembali Raih Simpati Umat

Istana Iri, Anies Kembali Raih Simpati Umat

Politik18 Desember 2017 16:13

Jabat Tangan

Jabat Tangan

foto19 Desember 2017 04:52

Komitmen BNN, Pemprov DKI, dan Pengusaha Diskotik Penting untuk Cegah Peredaran Narkoba
Ridwan Kamil Ulur Waktu, PKB Siap Tarik Dukungan
Pamer SKB

Pamer SKB

foto19 Desember 2017 03:46

Lebih Masuk Akal Ridwan Kamil Gandeng Dedi Mulyadi