Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari

Diplomasi 12 Pas

Intermestik  KAMIS, 26 NOVEMBER 2015 , 09:45:00 WIB | OLEH: MUHAMMAD TAKDIR

Diplomasi 12 Pas
KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menunjuk 12 Menteri sebagai penghubung Indonesia dengan negara-negara sahabat ibarat pluit penalti 12 pas yang diberikan vis-a-vis Pejambon. Langkah itu memunculkan berbagai spekulasi yang tentunya tidak menguntungkan bagi Pejambon sehingga mesti cepat diklarifikasi. Seperti biasa, Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Armanantha Nassir dengan cekatan memberikan penjelasan yang diperlukan untuk menjernihkan simpang siur pemberitaan keputusan tersebut.

Menurut Pejambon, penugasan itu tidak mengurangi kewenangan Kemlu dan Menlu, selain dimaksudkan untuk memangkas birokrasi.12 Menteri yang memperoleh penugasan baru tersebut adalah Menteri ESDM (Timur Tengah), Menteri PPN/KepalaBappenas (Jepang), Menteri BUMN (RRT), Menteri KKP (Rusia), Menteri Perdagangan (Eropa dan Australia), Menteri Perhubungan (India), MenkoPolhukam (Singapura), Menko Maritim (Malaysia), Menteri Kominfo (AS dan Amerika Selatan), Menteri Pertanian (Thailand dan Vietnam serta negara-negara Asia lainnya di luar Malaysia dan Singapura), Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Korsel), Kepala BKPM (Taiwan dan Hongkong). Sembari menanti hasil akhir trial error kebijakan seperti ini, tidak sedikit yang pesimistis dengan model penanganan tambal sulam semacam ini.

Terlepas dari penjelasan Pejambon yang cukup terukur, keputusan itu tetap menyisakan sejumlah pertanyaaan mendasar. Bukannya tanpa intrigue, kreativitas memberikan beban tambahan kepada para Menteri di luar tugas pokok mereka,  selain tidak efisien -juga hanya akan menimbulkan komplikasi relasi fungsional yang bersifat unpredictable dalam hubungan kelembagaan, wewenang maupun fokus kinerja masing-masing. Belum lagi pemilihan wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Menteri tidak dijelaskan dengan pertimbangan yang mudah dipahami publik. Padahal sebagian besar kepercayaan yang baru diberikan Presiden kepada 12 Menteri, sebenarnya telah dilakukan optimal oleh Pejambon bersama instrumen diplomasinya di luar negeri di tengah keterbatasan anggaran maupun sumber daya, baik di Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal dan Konsul Jenderal.

Perumusan tugas tambahan yang sejauh ini masih sebatas verbal (baca; arahan Presiden Jokowi) mestinya diletakkan secara proporsional sesuai mandat Kementerian/Lembaga sebagaimana yang selama ini diatur dalam PP Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja serta PP No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Bagaimanapun, keterlibatan para Menteri secara khusus dalam apa yang disebut oleh SiaranPers Sekretaris Kabinet, Pramono Agung sebagai focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi” tidak hanya memerlukan resources tetapi juga struktur penanganan kebijakan (policy implementation) pada sektor yang ditangani khusus.

Saya menilai, keputusan penunjukan 12 Menteri penghubung itu malah menciderai komitmen Presiden Jokowi sendiri untuk mendorong penguatan struktur Kemlu sebagaimana tercermin dalam dokumen Nawacita. Jokowi harus memiliki confident terhadap visinya yang progresif ketika melihat fungsi diplomasi dalam tataran kebutuhan pemerintahannya. Artinya, cara pandang Nawacita terhadap Kemlu secara khusus mestinya menyempurnakan ruang yang selama ini telah didalami Kemlu dalam proses artikulasi kebijakan secara substantif maupun lingkungan business process-nya, bukan malah menciptakan layer baru yang duplikatif.

Ide penunjukan 12 Menteri hanya membuat operasionalisasi diplomasi untuk kepentingan apapun, termasuk investasi menjadi lebih bersifat artifisial. Sementara kebutuhan kita untuk tidak memperlakukan kebijakan luar negeri secara sporadi kata ureaktif sebagai respons terhadap realitas global maupun kondisi domestik merupakan fondasi paling rasional yang harus dijaga dalam sistem birokrasi kita yang relatif masih carut marut. Saat bersamaan, Kemlu tengah melakukan review regulasi investasi bilateral (BITs) dan internasional (IIAs) yang belum tentu dipahami baik oleh Menteri-menteri lain, termasuk 12 Menteri yang ditunjuk sebagai penghubung. Hanya dengan kebijakan luar negeri yang sistematis, terukur, accountable danon target, seluruh kepentingan nasional Indonesia yang memiliki dimensi internasional dapat terjaga dan diperjuangkan dengan baik.

Tugas masing-masing Menteri sebagaimana tertuang dalam PP yang mengatur lembaganya pasti diciptakan berdasarkan client-perspective, yakni kepentingan domestic audience atau rakyat Indonesia sebagai konstituen utama. Dalam konteks ini, penugasan 12 Menteri sebagai penghubung mungkin dimaksudkan sebagai tugas keroyokan” untuk menciptakan akselerasi pencapaian kepentingan client-perspective tersebut. Tetapi mobilisasi tugas itu pada kenyataannya akan lebih potensial menciptakan rush, duplikasi dan overlapping kepentingan organisasi satu sama lain. Padahal Menlu atau Menteri lainnya mestinya lebih didorong fokus kepada perumusan dan pelaksanaan core competency masing-masing sebagai sebuah organisasi yang diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian misi atau agenda pembangunan. Melaksanakan tugas pokok saja sudah menjadi beban tersendiri, bagaimana dengan assignment tambahan yang secara adminsitratif juga tidak memiliki referensi jelas dalam ketentuan birokrasi nasional.  

Kita, publik dan media harus mampu menanamkan kesadaran dan confidence tinggi bahwa institusi ini -Kemlu, adalah satu dari tiga lembaga pemerintahan yang disebut langsung dalam UUD 1945 (bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri) sebagai triumvirat sehingga memiliki sifat kekhususan yang tidak dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lain di luar ketiga institusi tersebut. Karenanya, diplomasi merupakan delivery khusus yang harus diperkuat dan bukan malah direcoki dengan model diplomasi 12 pas yang belum tentu dapat membantu mewujudkan apa yang ingin dicapai selain bahwa tugas tambahan bagi para Menteri itu sudah pasti akan menimbulkan duplikasi cara kerja organisasi pemerintahan yang problematik. [***]



Penulis adalah analis-kolumnis situasi internasional dan domestik. Saat ini sedang menetap di Jenewa. Bisa dihubungi pada akun Twitter @emteaedhir.

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
<i>Utang</i>

Utang

JUM'AT, 11 AGUSTUS 2017

Memupuk Empati Kolektif Peradaban
Al-Jazeera Atau Nickelodeon?

Al-Jazeera Atau Nickelodeon?

KAMIS, 08 JUNI 2017

Kushner 'The Insidious'

Kushner 'The Insidious'

SELASA, 23 MEI 2017

<i>Sleepless Kaum Urban</i>

Sleepless Kaum Urban

RABU, 10 MEI 2017

There Is No Winner In Aleppo

There Is No Winner In Aleppo

JUM'AT, 06 JANUARI 2017

Prabowo Puji Mahasiswa UBK

Prabowo Puji Mahasiswa UBK

, 18 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

Anggota OPM Berikrar Setia NKRI

Anggota OPM Berikrar Setia NKRI

, 18 AGUSTUS 2017 , 19:00:00

Foto Bersama Presiden

Foto Bersama Presiden

, 17 AGUSTUS 2017 , 02:21:00

HUT RI DI Pyongyang

HUT RI DI Pyongyang

, 17 AGUSTUS 2017 , 10:57:00

Cium Merah Putih Dengan Khidmat

Cium Merah Putih Dengan Khidmat

, 17 AGUSTUS 2017 , 22:30:00