Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Sah, DPR Ketok Palu UU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Korea

DPR RI / SELASA, 10 JULI 2018 , 13:53:00

Sah, DPR Ketok Palu UU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Korea

Foto: RMOL

RMOL. Faktor utama melatari kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia-Korea demi mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman fisik maupun non fisik, khususnya terhadap ideologi negara, Pancasila.  
Demikian pemaparan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dalam Rapat Paripurna ke-29 DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

"Dalam era perkembangan modernisasi dan globalisasi ini, di samping ancaman-ancaman berbentuk fisik seperti Terorisme dan lainnya, kita juga menghadapi ancaman non-fisik yang relatif lebih besar yaitu ancaman terhadap ideologi negara Pancasila yang pada gilirannya dapat mengancam keutuhan dan ketahanan nasional Bangsa," ujar Ryamizard.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa peningkatan budaya kerjasama keamanan yang kooperatif dan kolaboratif pada tingkat regional dan internasional juga mutlak diberlakukan demi mewujudkan stabilitas keamanan lingkungan strategis negara yang merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia sendiri.

"Indonesia harus menyadari bahwa keamanan nasional menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Oleh karena itu penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia telah diarahkan guna mewujudkan stabilitas regional dan global melalui pendekatan diplomasi pertahanan berlandaskan kekuatan hati nurani, yaitu dengan membudayakan kerjasama keamanan itu sendiri," paparnya.

Rymizard menegaskan, RI dan Korea Selatan saling membutuhkan satu sama lain. Di satu sisi Indonesia memerlukan modal atau investasi produk-produk teknologi tinggi, termasuk alutsista dari Korsel. Sedangkan Korsel sendiri juga membutuhkan sumber daya alam dari Indonesia.

Mantan Kepala staf Angkatan Darat itu menyebutkan, sudah ada beberapa kerja sama bilateral bersifat teknis antara RI-Korsel yang tertuang dalam sejumlah perjanjian di antaranya Penerimaan Jaminan Mutu Pemerintah untuk Materiil Pertahanan dan Jasa, kerja sama khusus Industri Pertahanan, program pembangunan bersama pesawat tempur KFX/IFX dan program kapal selam. Termasuk pembelian berbagai alutsista TNI yang sudah berjalan baik serta akan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Korea akhirnya disahkan menjadi UU.  Kerja sama ini di antaranya melingkupi pertukaran personel militer, senjata, dan pembentukan komite bersama. [wid]



Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)