Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Riwayat Pemeriksaan KM Lestari Maju Harus Diusut

DPR RI / JUM'AT, 06 JULI 2018 , 15:20:00

Riwayat Pemeriksaan KM Lestari Maju Harus Diusut

Muchtar Tompo/Humas DPR

RMOL. Musibah Kapal Motor Lestari Maju di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7) lalu, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR, Muchtar Tompo menyatakan, harus ada yang bertanggung jawab atas musibah tersebut.

“Bahwa musibah itu, iya. Bahwa takdir itu ada, benar. Tapi kita harus melihat dari aspek lain juga, siapa tahu ada keteledoran manusia," ujarnya dalam rilis.

Politisi daerah pemilihan Sulawesi Selawasan ini mempertanyakan kepemilikan dari KM Lestari Maju. Ada yang menyebut KM Lestari Maju milik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"Jika iya, seperti apa pemeliharaannya? Kapal bocor ini disebabkan oleh apa? Karena gelombang seperti ini sering terjadi di Kepulauan Selayar," paparnya.

Menurutnya, sangat penting diketahui data pengecekan kapal dari Biro klarifikasi Indonesia. Baik itu meliputi pengecekan harian, survei tahunan, docking tahunan, docking 2,5 tahun, hingga docking lima tahunan.

"Kapal ini bocor dindingnya, berarti harus dicek riwayat docking berkala 2,5 tahunan. Dalam pemeriksaan docking 2,5 tahunan, kapal itu diperiksa bagian dalam dan bagian bawahnya yang sangat spesifik dengan alat dan keahlian khusus untuk mengetahui apakah ada yang retak, apakah ada yang keropos, apakah dindingnya sudah tipis, apakah layak operasi dalam masa garansi atau tidak, ini ada dana perawatannya. Jika tak dilakukan, maka patut dipertanyakan dana rutin pemeliharaannya," paparnya.

Lebih lanjut Muchtar menyatakan, jika tak ada riwayat docking 2,5 tahunan, dipastikan melanggar. Sehingga harus ada konsekuensi dan tanggung jawab.

"Saya minta riwayat hasil pemeriksaan kapal ini dari BKI, ini harus diusut, tak boleh dibiarkan agar kejadian serupa tidak terulang. Kapal ferry ini adalah fasilitas utama bagi masyarakat Kepulauan Selayar yang harus terjamin kenyamanan dan keamanannya. Itulah fungsi pemerintah," tegasnya.

Ia minta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera turun untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini.

"Jika pemerintah serius menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kasus ini harus jadi perhatian serius. Pembangunan infrastruktur maritim harus dilakukan, dan saya meminta agar BMKG membangun stasiun lokal di Bira-Bulukumba atau Pammatata-Selayar untuk memantau dan mengamati perubahan/anomali cuaca yang sering terjadi tiba-tiba," pungkasnya. [wid]



Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)