Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPD Fasilitasi Penyelesaian Tanah Ulayat Di Rokan Hilir

DPR RI / KAMIS, 31 MEI 2018 , 00:10:00

RMOL. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindaklanjuti permasalahan tanah ulayat di Rokan Hilir, Provinsi Riau, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (30/5).
Permasalahan utamanya adalah adanya tuntutan Masyarakat Adat Persukuan Melayu Hamba Raja (Suku Haru, Suku Bebas dan Suku Rao) atas tanah adat ulayat di Kabupaten Rokan Hilir seluas 157.858 hektar yang dikuasai sepihak oleh lima perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Riau, Masperi mengatakan bahwa masyarakat menuntut agar suku-suku tersebut mendapat bagian usaha perkebunan dari perusahaan yang bersinggungan dengan tanah ulayat.

Tuntutan kedua yaitu meminta dilakukan pengukuran ulang atas Hak Guna Usaha (HGU) yang dipakai perusahaan tersebut.

"Kami memohon ada pengukuran ulang atau memanfaatkan wilayah hutan untuk dibangun oleh perusahaan dan nantinya bisa dipakai untuk kemitraan," ujar Masperi.

Sementara itu Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang dari Kementerian ATR/BPN, Abdul Hasim Gani mengatakan bahwa berdasarkan PP 128, BPN tidak bisa mengukur lahan tanpa adanya uang yang masuk ke kas negara. Ia juga menambahkan bahwa pemakaian HGU bisa terlihat dari batas yang sudah ada.

"Pemberian HGU diukur dan ada batas-batas bidang, ada tandanya. Kalau perusahaan yang bagus itu keliling tandanya untuk kepastian dan keamanan," jelasnya.

Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman menjelaskan bahwa seharusnya masyarakat memperoleh 20 persen dari HGU untuk kemitraan dan juga mendapat Program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Jadi kami minta kepada Kementerian ATR/BPN untuk tidak memperpanjang HGU kalau masalah HGU ini belum selesai," ujar senator dari Provinsi Riau tersebut.

Selanjutnya DPD RI merekomendasikan agar Pemprov Riau mengusulkan Kementerian LHK untuk pelepasan kawasan hutan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan lahan kemitraan. Nantinya juga akan diagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Pemkab. Rokan Hilir dan kelima perusahaan terkait. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)