Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Pertanyakan Kesiapan Angkutan Lebaran 2018

DPR RI / KAMIS, 24 MEI 2018 , 14:33:00

Dewan Pertanyakan Kesiapan Angkutan Lebaran 2018

Dito Ganinduto/Humas DPR

RMOL. Komisi VI DPR mempertanyakan kesiapan angkutan lebaran, termasuk di dalamnya segala fasilitas pendukung, serta pengamanan bagi pemudik.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Deputi BUMN dan stakeholder terkait seperti PT KAI, DAMRI, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Pelindo, PT ASDP dan Jasa Marga di ruang gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5) lalu.

"Kami mempertanyakan kesiapan para mitra kerja kami ini terkait dengan transportasi angkutan lebaran 2018 ini. Dan mereka menyatakan kesiapannya memberikan transportasi yang aman dan nyaman saat terjadi arus mudik, serta arus balik nanti," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dito Ganinduto.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, kesiapan angkutan mudik tidak hanya menyangkut ketersediaan angkutan, serta fasilitas di dalamnya namun juga sarana dan prasana pendukung lainnya.

Sebut saja Jasa Marga yang mengurusi akses jalan tol. Di sini Jasa Marga juga harus mempersiapkan dan menyediakan rest area (tempat peristirahatan), bahkan juga ketersediaan bahan bakar dan bengkel.

Untuk itu Jasa Marga juga harus bekerja sama dengan Pertamina serta perusahaan otomotif untuk menyediakan tenaga tambahan di tempat-tempat peristirahatan.

Tidak hanya itu, meski saat ini hampir seluruh ruas tol sudah menggunakan sistem E-Toll (kartu tol elektronik), namun untuk mencegah dan mengantisipasi kemacetan, Jasa Marga juga harus menyediakan personil tambahan untuk membantu para pemudik yang menggunakan ruas jalan tol tersebut.

Sementara itu pemerintah memprediksi akan adanya kenaikan jumlah penumpang atau pemudik pada arus mudik lebaran 2018 ini.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengingatkan bahwa situasi ekonomi yang sedang sulit seperti saat ini, harus diantisipasi dengan peningkatan keamanan di seluruh pusat arus mudik pengguna transportasi. Pasalnya, kondisi ekonomi sulit dapat memicu kejahatan.

Pada kesempatan itu juga terungkap beberapa titik embarkasi dan jalur penyeberangan laut yang harus mendapat perhatian lebih, seperti Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak. Di titik-titik itu selain pengamanan keamanan yang harus diperkuat, juga perlunya penambahan ketersediaan lapangan parkir bagi pengguna kendaraan yang menunggu antrian masuk ke kapal.

Dalam RDP juga diungkapkan bahwa 92 BUMN menggelar Mudik Bareng 2018. Ini merupakan mudik bareng keempat kalinya yang digelar oleh BUMN. Pada tahun ini kegiatan Mudik Bareng akan dilaksanakan Sabtu 9 Juni 2018, flag off dilakukan di Pantai Carnaval Ancol Jakarta.

Secara keseluruhan pemudik sebesar 206.119 orang atau meningkat 74,45 persen. Dari Pulau Jawa ada 24 kota yang akan melakukan keberangkatan (naik 200 persen), dari luar Pulau Jawa sebanyak 37 kota atau meningkat 164,29 persen. Setidaknya ada 177 kota yang akan menjadi tujuan mudik, yakni di Pulau Jawa ada 75 kota tujuan, sementara di luar Pulau Jawa ada 102 kota tujuan.

Armada bus juga meningkat menjadi 3406 atau naik 77,40 persen, rangkaian kereta api sebanyak 37 atau naik 236,35 persen, kapal laut sebanyak 103 atau 472, 22 persen dan pesawat sebanyak 52 atau naik 116,67 persen. [wid/***]
 


 

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)