Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

28 RUU Menanti Diselesaikan Di Masa Sidang V DPR, Termasuk Antiterorisme

DPR RI / JUM'AT, 18 MEI 2018 , 11:28:00

28 RUU Menanti Diselesaikan Di Masa Sidang V DPR, Termasuk Antiterorisme

Foto: RMOL

RMOL. DPR membuka masa persidangan ke V tahun sidang 2017-2018, Jumat (18/5), setelah reses selama lebih kurang 18 hari.
Pembukaan masa sidang kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto didampingi Ketua DPR, Bambang Soesatyo bersama Agus Hermanto dan Fadli Zon.

Dalam pidatonya, Bambang menyampaikan, sampai dengan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, terdapat 28 RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I oleh DPR dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR dan pemerintah, maupun dari DPR, pemerintah, dan DPD.

Dari 28 RUU tersebut, terdapat 17 RUU yang pembahasannya sudah melebihi lima kali Masa Persidangan dan diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa persidangan ini.

Ke-17 RUU tersebut adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan Atas UU 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, RUU tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU 6 /1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Selanjutnya ada RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Pertahanan, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perubahan atas UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Perubahan atas UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Selain membahas RUU yang tersebut, pembukaan masa sidang ini juga mengagendakan pelantikan anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR dan Penyampaian Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. [wid]





Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)