Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Industri Pupuk Harus Efisien Sebelum Dicabut Subsidinya

DPR RI / KAMIS, 17 MEI 2018 , 12:25:00

Industri Pupuk Harus Efisien Sebelum Dicabut Subsidinya

Aziz Syamsuddin, Rini Soemarno, Airlangga Hartarto, dan Dito Ganinduto/Humas DPR

RMOL. Industri pupuk tanah air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.  
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dito Ganinduto terkait ground breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

"Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi cost production-nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito dalam siaran persnya.

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya.

"Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya itu bersamaan dengan peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. [wid/***]









Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)