Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Komisi III Sangsikan Rekrutmen Hakim Agung Di KY

DPR RI / JUM'AT, 20 APRIL 2018 , 14:48:00

Komisi III Sangsikan Rekrutmen Hakim Agung Di KY

Adies Kadir/Humas DPR

RMOL. Komisi III DPR mempertanyakan integritas dan kapasitas para calon hakim agung (CHA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).
Banyak calon hakim yang diusulkan KY ditolak Komisi III. Setidaknya ada 1-2 calon hakim saja yang diterima. Sistem rekrutmen pun dipertanyakan.

"Tidak semua calon hakim agung yang diajukan KY memenuhi syarat dan profesional. Kadang jauh dari keinginan mewujudkan hakim agung yang profesional dan berintegritas. Terakhir, dari empat calon hakim adhoc industrial yang diusulkan KY, hanya dua yang diloloskan. Dan yang sangat mengherankan, KY mengatakan bahwa kesulitan itu ada di Komisi III," kata anggota Komisi III DPR, Adies Kadir saat mengikuti rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta, Selasa (17/4) lalu.

Menurut Adies, justru problem rekrutmen ada di KY. Banyak hakim profesional dan berintegritas justru tak diloloskan KY. Akhirnya, Komisi III hanya menerima calon hakim agung yang prestasi dan integritasnya jauh di bawah harapan.

Para calon hakim agung yang pernah ditemui Komisi III, sambung Adies, justru menilai, tes di KY sangat membingungkan. Prestasi calon hakim agung juga tidak pernah dilihat KY.

"Kami mempertanyakan profesionalitas KY dalam memilih hakim-hakim agung. Kami minta MA merumuskan kembali dengan KY sistem yang tepat terkait rekrutmen hakim agung. Jangan sampai hakim agung yang bagus yang diusulkan MA tidak diloloskan oleh KY. Dan hakim-hakim agung yang diusulkan KY ke Komisi III kapasitasnya di bawah standar. Kami pernah tidak meloloskan semua calon yang diusulkan KY," tegas Adies lagi.

Adies mengingatkan, KY sudah diberikan anggaran besar yang salah satunya untuk rekrutmen para calon hakim agung.

"Sistem rekrutmen dipertanyakan dengan biaya yang sangat besar. Tapi rekrutmennya begitu saja. Kami ingin meminta pertanggungjawaban KY, bagaimana biaya yang sudah dikeluarkan, tapi calonnya ditolak oleh DPR," tutupnya.[wid/***]



Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)