Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ketua DPR: Revolusi Industri 4.0, Realitas Yang Tak Dapat Dihindari

DPR RI / SENIN, 05 MARET 2018 , 20:51:00

Ketua DPR: Revolusi Industri 4.0, Realitas Yang Tak Dapat Dihindari

Bambang Soesatyo

RMOL. DPR RI mengajak pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk membuka mata akan hadirnya realitas baru, yang disebut Revolusi Industri 4.0.
"Pemerintah dan masyarakat harus siap ketika ada persoalan digantikannya tenaga kerja manusia dengan perangkat teknologi," ungkap Ketua DPR, Bambang Soesatyo, ketika menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, Senin (5/3).

Bambang alias Bamsoet mengutip Excecutive Chairman Word Economic Forum, Klaus Schwab, yang mengatakan saat ini umat manusia berada dalam permulaan dari revolusi yang akan mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain secara fundamental.

"Basis Revolusi Industri 4.0 adalah digitalisasi, ilmu komputer dan analis big data. Disebut revolusi karena kemungkinan dampak sangat besar bagi peradaban manusia. Revolusi ini akan berjalan sangat cepat, dengan menekankan pada kemampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Dijelaskan juga, bahwa teknologi ini mampu menggerakkan robot-robot yang jauh lebih pintar dari manusia dan tak mengenal lelah. Dunia usaha dihadapkan pada tantangan yang disebut discruptive technology. Disebutkan Bamsoet, hal yang tampak di depan mata adalah polemik terkait transportasi daring (online). Juga warna baru dalam industri pariwisata yang berbasis sharing economy-yang muncul dengan nama Airbnb.

Namun di sisi lain, Bamsoet tak membantah masih ada isu kesenjangan sosial yang kian meningkat. Ia menyebut, jangankan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang berbasis teknologi, untuk bertahan hidup dalam persaingan antar tenaga kerja sesama manusia saja sudah sulit.

Karena itu, DPR menyambut baik inisiatif yang gencar dilakukan Kementerian Perindustrian dengan membuka dialog soal Revolusi Industri 4.0 dengan dunia usaha dan dunia pendidikan. Begitu juga inisiatif Kementerian Keuangan dalam menggagas program perlindungan sosial.

"Langkah yang diambil Kemenkeu melalui Dirjen Anggaran, adalah upaya solutif menyelesaikan permasalahan krusial pada masa kini dan masa datang, yaitu kesenjangan sosial," ungkap Bamsoet.

Ditambahkan pula, kesenjangan sosial menjadi isu dari tahun ke tahun. Pilihan kebijakan yang dimiliki pemerintah adalah mengubah yang bersifat umum, secara bertahap menjadi bantuan sosial yang mengarah pada sasaran lebih spesifik (targeted).

"Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah basis data yang akurat. Dengan demikian, maka bantuan pemerintah anggarannya lebih efisien dan tepat sasaran kepada masayarakat yang memang layak menerima," pungkas politisi dari Dapil Jateng itu. [ald]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)