Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ada Kerancuan Pasal 112 Dan 127 Dalam UU Narkotika

DPR RI / MINGGU, 08 OKTOBER 2017 , 04:10:00

Ada Kerancuan Pasal 112 Dan 127 Dalam UU Narkotika

Baleg Di Papua/DPR

RMOL. Terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman. Pasalnya pada kedua pasal tersebut, orang yang membawa dan memakai narkotika ada di kedua pasal tersebut.
Menurut Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto kerancuan itu bisa mengakibatkan seseorang dikenakan kedua pasal itu sekaligus. Padahal, sanksi pada kedua pasal itu berbeda, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).
 
"Kami akan pelajari lebih lanjut terkait hal ini. Jangan sampai hakim menjadi rancu, pasal mana yang harus digunakan. Dan dari segi hukuman, harus ada rasa keadilan," kata Ketua Tim Kunspek, Totok Daryanto saat rapat dengan Polda Papua, BNNP, Gubernur dan Jajaran Penegak Hukum di Mapolda Jayapura, Papua, Kamis (5/9).
 
Sementara itu, Wakil Pengadilan Tinggi Negeri, Nyoman Gede Wirya menyoroti UU Narkotika khususnya pasal 112. Menurut Nyoman, pasal yang mengatur kepemilikan narkotika itu merupakan pasal keranjang sampah atau pasal karet.
 
Menurutnya, orang yang didakwa membawa narkotika, pecandu dan pengedar semua bisa dikenakan di pasal 112, tapi bisa juga kena di pasal 127.

"Menurut saya, kedua pasal itu harus ada perbedaan yang lebih spesifik. kalaupun tidak ada penjelasan dalam pasal, harus diperjelas dalam penjelasan lampiran. Sehingga, hakim mendapat kepastian, tidak ada lagi keragu-raguan dalam memutus perkara," jelasnya.
 
Kunjungan Kerja Spesifik Baleg DPR ini, bertujuan untuk memantau dan meninjau pelaksanaan UU Narkotika nomor 35 Tahun 2009 di Provinisi Papua.[san]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)