Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Pemda Berperan Awasi Dan Beri Pelatihan TKI

DPR RI / JUM'AT, 06 OKTOBER 2017 , 11:32:00

Pemda Berperan Awasi Dan Beri Pelatihan TKI

Foto/Humas DPR

RMOL. Anggota Tim Pengawas TKI sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay menjelaskan peran penting pemerintah daerah yang diatur dalam RUU 39/2004 tentang TKI kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya.
"Peran serta masyarakat luas untuk menyadari pentingnya meregistrasi kepergian ke luar negeri menjadi perhatian kita, makanya di RUU ini kami minta aparat desa berpartisipasi dan pemerintah daerah mengawasi terutama soal dokumen," ujar Saleh di Balai Peritig, Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu lalu (4/10).

RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ini juga mewajibkan pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dimulai dari level kabupaten/kota, dengan sejumlah dinas yang berhubungan dengan pengiriman TKI berada dalam LTSA.

"Jadi perekrutan melalui satu pintu, tetapi ada peran pemerintah daerah yang mengawasi, jangan ada lagi TKI yang berangkat ke luar negeri tetapi kepala desanya tidak tahu," ungkapnya seraya menjelaskan Pemda juga diminta melakukan pelatihan kepada jalan TKI, pasalnya masih banyak TKI yang dikirim hanya lulusan SD dan SMP.

Selain itu, politisi Fraksi PAN itu juga menyelaskan beberapa peraturan  baru dalam RUU PPMI. Pertama, mengenai asurasi untuk calon TKI yang hanya boleh dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan.

Kedua, pembagian  kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI.

Terakhir, yang diatur dalam UU dalam konteks penguatan perlindungan yaitu adanya atase-atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di negara yang TKI paling banyak.

"Atase ini merupakan diplomat yang dipekerjakan di luar negeri, tetapi bekerjanya khusu mengurus TKI terutama di negara yang banyak diminati masyarakat kita," jelasnya seraya mengatakan untuk penguatan perlindungan TKI, UU PPMI ini telah mengatur mengenai sanksi pidana serta denda.

"Kami perbanyak penguatan di bidang hukum. Kami berharap UU ini bisa memaksimalkan upaya kita untuk melindungi tenaga kita di luar negeri," tambah Saleh.

Usai pertemuan, Wakil Geburnur Kalimantan Barat, Chirstiandy Sanjaya mengatakan sangat mendukung Revisi UU tentang TKI dalam konteks penguatan perlindungan. Misalnya mengenai peran utama kepala desa dalam mengawasi warganya. Bahwa jangan sampai warganya sudah menjadi TKI di luar negeri, tapi tidak diketahui kepala desa.

"Ini juga sinergi dengan kita mengupayakan adanya kades-kades dengan pengucuran anggaran desa yang besar. Kan kita sedang menggebu-gebu mempersiapkan sumber daya manusia di desa. Saya kira nanti mereka bisa melaksakannya," tukas Saleh. [rus/***]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)