Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Putih Sari: Belajar Kasus Deborah, RS Harus Diawasi

DPR RI / MINGGU, 10 SEPTEMBER 2017 , 13:30:00

Putih Sari: Belajar Kasus Deborah, RS Harus Diawasi

Putih Sari/Net

RMOL. Kasus meninggalnya seorang bayi bernama Tiara Debora Simanjorang akibat tidak ditangani segera oleh RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (9/9), menjadi sorotan serius Anggota Komisi IX DPR Putih Sari.
Apalagi, Debora diduga meninggal karena RS swasta itu tidak mau melakukan perawatan di ruang PICU (pediatric intensive care unit) karena orang tuanya tidak melunasi uang muka biaya sebesar Rp. 19,8 juta.

"Saya merasa kecewa dengan pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres yang tidak mempertimbangkan keselamatan pasien untuk dirawat di ruang PICU," kata Putih kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/9).

Menurut dia, dalam keadaan darurat apalagi kondisi pasien sangat kritis, sudah seharusnya pihak RS tidak mempersoalkan uang muka biaya perawatan pasien, apalagi pasien sudah memberikan uang muka semampunya dengan menjamin akan dibayarkan setelah pasien ditangani.

Lebih disesalkan, kejadian pasien tertolak dari RS sudah sangat sering terjadi, mungkin hampir setiap hari ada. hanya saja tidak terberitakan di media.

"RS walaupun bisnis tapi harus diselenggarakan berdasarkan pada nilai kemanusiaan, perlindungan dan keselamatan pasien. Karena itu adalah tanggungjawab seorang dokter dan RS dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat pasiennya tanpa memandang kemampuan ekonominya ataupun yang lainnya," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini.

Selama ini, Putih Sari mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat atas manajemen Intensive Care Unit (ICU)/ Neonate Intensive Care Unit (NICU)/ PICU di RS yang selalu penuh. Apalagi kalau yang mengajukan perawatan adalah pasien BPJS Kesehatan.

"Jika Kementerian Kesehatan tidak segera atasi akan lebah bayak korban jiwa yang meninggal, apalagi bagi pasien BPJS Kesehatan yang selama ini terkesan disepelekan," imbuhnya.

Atas banyaknya kejadian pasien tidak ditangani RS karena tidak mampu melunasi uang muka, Putih Sari berjanji akan mendorong pemerintah segera menjalankan amanat pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit sampai ke tingkat kabupaten/kota sehingga masyarakat bisa dengan cepat melaporkan RS yang menolak atau pun meminta uang muka.

"Dalam rapat kerja dengan Komisi IX minggu ini, kejadian ini akan kita bahas dengan Menteri Kesehatan," demikian Putih Sari. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)