Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dana Desa Harusnya Dikawal Lembaga Permanen Bukan Satgas

DPR RI / SABTU, 19 AGUSTUS 2017 , 11:37:00

Dana Desa Harusnya Dikawal Lembaga Permanen Bukan Satgas

Mardani Ali Sera/Net

RMOL. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera tidak sepakat dengan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Madjid yang mengklaim bahwa penggunaan dana desa terawasi penuh.
"Angka 362 pengaduan itu menurut saya tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa dana desa sudah terawasi penuh," kata Mardani dalam diskusi 'Dana Desa untuk Siapa?' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).

Baca: Pemerintah Klaim Penyimpangan Dana Desa Tidak Signifikan

Mardani tidak serta merta menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan Taufik. Sebab menurut dia, transparansi terkait penggunaan dana desa ke masyarakat terbilang sangat minim.

"Saya agak khawatir ini merupakan puncak gunung es. Ternyata ada banyak kepala desa yang siap-siap karena memang orang belum punya SIM A, belum pernah belajar nyetir mobil, tiba-tiba dikasih mobil dan suruh bawa ya peluang nabraknya gede," imbuhnya.

Indikasi lain dari penggunaan dana desa yang bisa saja tidak semestinya menurut politisi PKS itu adalah besarnya arus urbanisasi atau perpisahan masyarakat dari desa ke kota.

"Dulu 60 persen orang tinggal di desa, sekarang udah tinggal 40-an persen, bahkan proyeksinya 2050 cuma 30 persen yang tinggal di desa. Karena memang belum ada perubahan mindset. Angka kemiskinan di desa 2015 ke 2016 malah naik, walaupun angkanya kecil 6.900 orang naik," jelas Mardani.

Dia mengaku sejalan dengan kekhawatiran KPK bahwa dana desa bisa menjadi sebuah virus penyebaran perilaku korupsi hingga ke desa-desa.

Nah untuk itu, lanjut Mardani, sekarang sebetulnya pemerintah harus menetapkan keadaan darurat. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ataupun menteri terkait harus mengeluarkan kebijakan permanen. Mereka tidak boleh hanya sekedar membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa.

"Menurut saya Satgas itu pendekatan adhock. Sesuatu yang pendekatan adhock untuk yang permanen salah. Harusnya ada pendekatan yang sifatnya struktural, kelembagaan dan memiliki legal standing yang kuat," tegasnya. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)