Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Pasrahkan Pembangunan Gedung Baru Ke Pemerintah

DPR RI / SABTU, 12 AGUSTUS 2017 , 00:22:00

DPR Pasrahkan Pembangunan Gedung Baru Ke Pemerintah

Taufik Kurniawan/Net

RMOL. Usulan kenaikan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun di tahun 2018 menghidupkan kembali wacana pembangunan gedung baru DPR.
Namun, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya tidak mau memaksakan diri untuk pembangunan itu. Pihaknya memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan pembangunan itu ke Pemerintah.

"Wacana itu baru dibahas di tingkat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesetjenan. Namun, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah," ujar Taufik di Jakarta, Jumat (11/8).

Kata Taufik, wacana pembangunan ini sebenarnya bukan hal baru. Wacana ini sudah beberapa kali muncul, di antaranya pada 2010 dan 2015. Alasannya waktu itu, Gedung Nusantara I, yang merupakan kantor utama para anggota DPR, mengalami kemiringan hingga 7 derajat.

Akibat banyak penolakan dari publik, rencana pembangunan itu dibatalkan. Sebagai gantinya, Gedung Nusantara I akan direnovasi. Sayangnya, hingga kini, renovasi belum juga dilaksanakan.

"Rekomendasi Kementerian PUPR, harus ada renovasi menyeluruh karena bangunannya sudah miring. Sejauh ini, kita terus mengkaji, waktu terus bertambah dan gedung semakin tua. Sudah lebih dari 15 tahun berdiri, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I," jelas Wakil Ketua Umum PAN ini.

Taufik banyak mendengar keluhanan seputar kondisi Gedung Nusantara I DPR yang miring ini. Di antaranya, anggota Dewan dan para pegawai di lingkungan DPR yang kerap mengalami lift anjlok atau terjebak di dalam lift saat beraktivitas di gedung tersebut.

Meski kondisinya begitu, Taufik mengaku tidak mau memaksa-maksa. Taufik pun belum bisa memastikan pembangunan gedung baru akan terksana atau tidak di 2018. Sebab, pimpinan DPR menyerahkan kajian dan pembangunan ke BURT, Kesetjenan DPR, dan Pemerintah.

"(Anggaran pembangunan gedung) enggak bisa masuk seketika. Saat kemampuan Pemerintah memadai, anggaran pembangunan baru bisa dialokasikan. Urusan mau dibangun atau renovasi ditotal, itu urusan Pemerintah," terangnya.

Taufik sadar, rencana itu pasti banyak ditentang. Terlebih, ada beberapa kelompok yang selalu menempatkan diri berseberangan dengan DPR. Padahal, fasilitas yang ingin diperbaiki DPR dan Pemerintah adalah aset negara yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia.

"Renovasi gedung DPR bukan untuk mewah-mewahan, bukan untuk anggota dewan. Ini merawat aset negara, aset rakyat Indonesia. Karena itu, kami mengembalikan, menyerahkan sepenuhnya wacana perbaikan tersebut kepada Pemerintah," tandasnya. [ian]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)