Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Anggaran Gedung Naik 70 Persen, MKD Panggil BURT Dan Kesetjenan DPR

DPR RI / KAMIS, 10 AGUSTUS 2017 , 15:26:00

Anggaran Gedung Naik 70 Persen, MKD Panggil BURT Dan Kesetjenan DPR

Sufmi Dasco Ahmad/Net

RMOL. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad berencana memanggil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, terutama berkaitan anggaran pembangunan gedung yang angkanya melonjak tajam.
"Kita MKD juga mau tanya kok kenaikannya 70 persen," kata Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (10/8).

Sufmi menegaskan, MKD tidak dilarang menanyakan anggaran pembangunan gedung DPR.

"Kita tanyakan boleh dong. Yang mengusulkan kan dari Kesetjenan. Bukan Banggar," terang politisi Gerindra tersebut.

Saat ini tenaga ahli sedang mengecek penggunaan anggaran tersebut.

"Kami bukan mau mendukung yang berpolemik soal pembangunan gedung. Tetapi kalau menurut saya ini nanti kita mau panggil BURT, Kesetjenan kita panggil. Karena ada laporan masuk ke MKD ini ada yang udah mau mati. Kemarin," ujarnya.

Sufmi menjelaskan, panggilan terhadap BURT dan Kesetjenan DPR berdasarkan laporan yang masuk ke MKD. Terlebih, pembangunan gedung menyangkut marwah  DPR.

"Kita bisa tanya, jangan sampai nanti kita cek ada pembiaran-pembiaran juga. Karena takut masyarakat judge kalau bangun gedung pemborosan, uang negara. Kalau dikaji ternyata perlu pembangunan," jelasnya.

Salah satu ditanyakan mengenai kondisi lift yang pernah anjlok.

"Nah kita mau lihat apakah memang lift yang berulang kali ini atau memang konstruksi gedungnya yang menyebabkan gangguan atau selip itu," urainya.

Menurutnya, DPR harus berani mengeluarkan kajian yang selama ini diributkan tentang lanjut tidakyna pembangunan gedung.

"Kita mau kaji. Karena udah berapa kali, sering. Mau mati juga masalahnya. Kayak saya udah tiga kali. Ini karena konsktruksinya udah miring. Tapi memang mungkin desain segala macam bisa ngga mewah. Baru kan bukan berarti harus mewah," lanjutnya.[wid]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)