Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ketua DPR: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Masih Bagus

DPR RI / RABU, 09 AGUSTUS 2017 , 16:45:00

RMOL. Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan laporan Kuartal II 2017, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen.
International Monetary Fund (IMF) mencatat, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen. Indonesia berada di posisi tiga besar di kelompok G20 bersama India yang sebesar 7,2 persen dan China (6,6 persen). Jauh di atas negara lain seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), dan Jepang (1,2 persen).

"Kita perlu mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukkan di tengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh," ujar Ketua DPR RI Setya Novanto di Jakarta, Rabu (9/8).

Menurutnya, atas capaian tersebut, tidak heran jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia.

"Walaupun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh menjadi 4,94 persen bukanlah hal yang buruk. Bank Indonesia melaporkan, tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun. Artinya, kebijakan fiskal perekonomian tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat," jelas Novanto.

Untuk itu, DPR mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk terus melanjutkan perbaikan iklim bisnis, menumbuhkan investasi, serta meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Pemerintah juga bisa mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu jikja diperlukan. Sudah 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan terbukti memberikan efek positif dalam perekonomian nasional.

"Saya juga mengimbau kalangan dunia usaha agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja yang akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Jika ada regulasi maupun hal lain yang dirasa tak bisa menopang dunia usaha, DPR siap menampung aspirasi dan mencari solusi," beber Novanto.

Lebih jauh, Novanto juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan mencapai Rp 60 triliun bisa segera disalurkan ke sekitar 75 ribu desa. Dengan alokasi setiap desa rata-rata mendapat jatah Rp 1 miliar.

"Melalui penggunaan yang tepat dan cermat, diawasi seluruh kalangan masyarakat di desa saya yakin dana ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat," imbuhnya. [wah/***] 


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)