Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Komisi X Minta Alokasi Siswa Miskin Di PPDB

DPR RI / SABTU, 08 JULI 2017 , 05:06:00

Komisi X Minta Alokasi Siswa Miskin Di PPDB

RMOL

RMOL. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat untuk mengenyam pendidikan ternyata telah menjadi fenomena nasional. Kondisi ini pun meresahkan sebagian orang tua dan siswa.
"Ketika pengumuman PPDB keluar hampir dari seluruh Indonesia melaporkan kekecewaan siswa miskin di karena tidak diterima untuk belajar di sekolah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra dalam keterangannya, Sabtu (8/7).

Merespon keresahan masyarakat itu, Sutan pun menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk membicarakan masalah. Menurutnya, mendikbud menjelaskan telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/2017, khususnya pasal 15 dan 16 tentang kewajiban sekolah untuk memberi alokasi kursi bagi siswa miskin dan masyarakat sekitar untuk belajar di sekolah terdekat.

"Dalam permen itu sangat tegas diatur agar sekolah memberi alokasi kursi bagi masyarakat sekitar sekolah dan siswa miskin. Namun mendikbud mengakui permen tersebut seolah tidak tersosialisasikan dengan baik oleh dinas pendidikan hingga sekolah, sehingga permen ini tidak berjalan," jelas Sutan.

Imbasnya, lanjut politisi Partai Gerindra itu, Permendikbud tidak diindahkan oleh pihak sekolah. Bahkan dinas pendidikan sendiri terkesan mengesampingkan permen tersebut, sehingga kondisi ini membuat sekolah berlaku lepas kontrol dalam penerimaan siswa.

"Kebijakan tak terkontrol ini terlihat dari banyaknya kasus suatu sekolah menerima 90 sampai dengan 100 persen di luar kelurahan bahkan kecamatan tempat sekolah berada. Sedangkan masyarakat di sekitar mereka justru tidak ada yang diterima oleh pihak sekolah," kata Sutan.

Untuk itu, dia meminta mendikbud mengeluarkan surat edaran yang memperkuat permen tersebut. Sehingga, berdasarkan surat edaran, kepala sekolah dapat memberi jatah kursi untuk warga sekitar dan siswa miskin secara proporsional.

"Jika permen tidak tersosialisasikan di daerah, baik karena kurang sosialisasi ataupun masalah lainnya maka surat edaran dipandang lebih efektif karena ditujukan ataupun minimal ditembuskan langsung kepada pihak sekolah," yakin Sutan.

Pandangan Sutan pun mendapat respon positif mendikbud selaku pengambil kebijakan tertinggi masalah pendidikan di Indonesia. Surat edaran tersebut telah keluar dan diterima oleh satuan pendidikan seperti sekolah seluruh Indonesia per 6 Juli 2017.

"Kesempatan pendidikan itu adalah hak yang tidak boleh dibatasi dengan status sosial dan ekonomi ataupun wilayah domisili, karena pendidikan dewasa ini adalah untuk semua," demikian Sutan. [wah]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)