Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

RUU Tembakau Harus Utamakan Kepentingan Nasional

DPR RI / JUM'AT, 07 JULI 2017 , 16:33:00

RUU Tembakau Harus Utamakan Kepentingan Nasional
RMOL. Pansus RUU Pertembakauan akan segera mendengar berbagai stakeholder yang terdiri dari komunitas petani tembakau, komunitas industri tembakau, organisasi pekerja industri rokok, pelaku usaha di bidang rokok baik dalam skala menengah maupun kecil.
Selain itu, Pansus juga akan mendengar informasi dari pihak kesehatan dan dari berbagai elemen masyarakat.

"Hal ini dilakukan untuk memberikan pengayaan terhadap materi yang dibahas di Pansus," kata Ketua Pansus RUU Pertembakauan, Firman Subagyo, saat dihubungi beberapa saat lalu (Jumat, 7/7).

Firman menenakan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang mendapat mandat untuk membentuk UU. Dalam pembentukan UU ini, termasuk dalam RUU Pertembakauan, maka yang harus dikedepankan dan diutamakan adalah kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional harus menjadi rujukan dan UU ini harus menjadi payung hukum bagi tata-kelola pereaturan pemerirtnah. UU juga tidak boleh diskriminatif dan hanya berpihak kepada salah satu pihak. Misalnya kepada petani saja, atau kepada pengusaha saja," ungkap Firman.

Selain menggelar audiensi, sambung Firman, Pansus juga akan akan mengunjungi industri tembakau, khususnya industri rokok kretek menengah kecil. Pansus juga akan mendatangi Guru Besar Bio Cell Universitas Brawijaya Malang, Sutiman, yang menyebutkan bahwa tembakau yang tumbuh di sejumlah wilayah di Tanah Air bisa untuk menangkal virus ebola.

"Kita akan menemui Prof Sutiman yang telah membuka praktik terhadap bahan tembakau untuk kesehatan. Padahal selama ini kan banyak orang mengatakan tembakau itu merusak kesehatan. Ini juga akan kita dengarkan," katanya.

Firman menambahkan bahwa Pansus ini hadir di tengah pro dan kontra. Dalam konteks inilah negara harus hadir dalam bentuk regulasi agar ada kejelasan dan kepastian hukum. Apalagi tembakau juga memberikan kontribusi yang sangat besar pada penemerimaan negara serta menyerap lapangan kerja yang begitu banyak. [ysa]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)