Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Agun Gunandjar: Pansus Angket KPK Akan Bekerja Transparan

DPR RI / RABU, 14 JUNI 2017 , 03:47:00

Agun Gunandjar: Pansus Angket KPK Akan Bekerja Transparan

Agun Gunandjar/Net

RMOL. Hak angket merupakan hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu. Fungsi ini diatur dalam konstitusi.
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan hal tersebut saat acara diskusi publik yang bertajuk "Menyingkap Kinerja KPK Sebuah Ikhtiar Penegakan Hukum" di Sekretariat Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW), Jakarta, Selasa (13/6).

Dalam diskusi tersebut Agun memulai pembicaraan dengan pertanyaan, "Apa sih angket?".

Menurutnya masih banyak orang yang membutuhkan penjelasan tentang angket. Dia mengatakan hak angket adalah hak konstitusional dewan yang dijamin konstitusi, sebagai hak penyidikan tertinggi dalam konteks negara.

Dalam kerjanya, Agun menjanjikan Panitia Angket DPR akan bekerja secara transparan dan akuntable. Bahkan dia bersedia menerima yang tidak setuju dengan Panitia Angket. Dia mempersilahkan datang ke DPR dan menyampaikan pendapat.

"DPR menggulirkan hak angket ini semata-mata ingin mengembalikan kembali, di mana sebenarnya posisi KPK dalam negara ini dalam sistem demokrasi kita. Metode kerjanya kita akan transparan, akan terbuka, akan mengundang semua pihak," ungkap Agun.

Politisi Partai Golkar ini menguraikan diantara tiga cabang kekuasaan negara, yang sering disebut dengan trias politica, eksekutif, legislatif dan yudikatif, posisi KPK belum jelas, di lapangan KPK mengeksekusi dengan operasi tangkap tangan (OTT) tapi di persidangan juga menjalankan fungsi yudikatif. Terlebih lagi Agun mengatakan tidak ada lembaga yang mengawasi KPK secara tegas.

"Kita juga akan bedah melalui angket ini bagaimana posisi dan fungsi KPK dalam criminal justice system. Karena hukum pidana kita menganut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum formil yang mengatur proses," tandas Agun. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)