Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Fraksi PKS Ogah Kirim Utusan Ke Pansus Hak Angket KPK

DPR RI / KAMIS, 18 MEI 2017 , 11:58:00

RMOL. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR dengan tegas mengambil sikap tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan di Pansus Hak Angket tentang penggunaan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Demikian disampaikan Anggota Fraksi PKS DPR Ansory Siregar saat membacakan sikap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna ke 24 masa sidang kelima tahun sidang 2017, di Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/5).

Pada sidang paripurna penutupan beberapa waktu lalu, diputusakan "secara sepihak" pembentukan Hak Angket KPK.

Hak angket digulirkan untuk membuka rekaman pembicaraan antara penyidik KPK dengan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus e-KTP Anggota DPR Miryam S Haryani. Ini lantaran mantan anggota Komisi III DPR disebut mengintervensi Miryam dalam memberikan kesaksian di kasus e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

"Dalam hal Rapat Paripurna ini berpendapat lain dan tetap menindaklanjuti hasil keputusan atas Hak Angket dimaksud, maka Fraksi PKS dengan ini menegaskan dan menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam setiap pembahasan di Pansus Hak Angket tersebut," kata Ansory Siregar.

Baca: Interupsi Fraksi PKS: Batalkan Keputusan Paripurna Soal Hak Angket KPK

Pihaknya beralasan, karena tidak terpenuhi semua unsur fraksi dalam panitia angket berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib Pasal 171 Ayat 2.

"Maka panitia angket tidak bisa dibentuk sehingga penggunaan hak angket DPR RI gugur dengan sendirinya," tukas Ansory Siregar. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)