Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Interupsi Fraksi PKS: Batalkan Keputusan Paripurna Soal Hak Angket KPK

DPR RI / KAMIS, 18 MEI 2017 , 11:41:00

Interupsi Fraksi PKS: Batalkan Keputusan Paripurna Soal Hak Angket KPK

Gedung DPR/Net

RMOL. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke 24 Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2017, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/5).
Pembukaan masa sidang kelima ini digelar setelah anggota dewan melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dengan didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Pada sidang tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menyampaikan sikap alias interupsi terkait keputusan pimpinan dewan tentang penggunaan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Fraksi PKS Ansory Siregar yang membacakan interupsi menyebutkan, Fraksi PKS menilai perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan rapat paripurna pada 28 April 2017, dalam memutus penggunaan hak angket DPR tentang KPK dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak, dengan tidak mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari seluruh Fraksi, serta tidak mendapatkan persetujuan dari semua anggota yang hadir.

Perbuataanya tersebut diduga kuat telah melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1/2015 tentang Kode Etik DPR Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat 3 dan melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib DPR Pasal 279, 280, dan 281.

"Perbuatan pimpinan telah merampas hak setiap fraksi dalam menyampaikan sikap resminya terhadap usulan penggunaan Hak Angket DPR tersebut serta telah mencoreng nama baik DPR," kata Ansory Siregar.

Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Rapat Paripurna untuk membatalkan Keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai Hak Angket tersebut karena proses pengambilan keputusannya melanggar Tata Tertib DPR.

"Kami mendesak agar pembatalan hak angket tersebut dibahas pada Rapat Paripurna saat ini. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 262," ujar  Ansory Siregar.

Dijelaskannya, Fraksi PKS berkomitmen dan konsisten bersama-sama dengan masyarakat untuk mendukung KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa pilih kasih, secara tansparan, akuntabel, dan independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah alias asas presumption of innocent. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)