Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Masyarakat Dipersilakan Judicial Review Pasal 156a Ke MK

DPR RI / RABU, 17 MEI 2017 , 09:29:00

RMOL. Bagi masyarakat yang tidak puas dengan Pasal 156a KUHP yang dianggap pasal karet dan diskriminatif terkait penodaan agama, sebaiknya melakukan judicial review ke Mahmakah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani dalam forum legislasi "Penghapusan Pasal 156a UU KUHP, Pasal Karet?" bersama pakar hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (16/5).

"Pasal 156a KUHP itu pada tahun 2009, 2010 dan 2012 sudah pernah digugat masyarakat sipil ke MK, dan MK pada 19 April 2010 mengeluarkan Keputusan nomor 140 dengan menyatakan bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Hanya meminta agar norma pasal itu diperbaiki dan disempurnakan agar tidak menjadi pasal karet," tegas Arsul.

Dengan begitu kata Arsul, Pasal 156a itu sudah tidak ada masalah. Tapi, kalau masyarakat menggugat ke MK, dan MK memutuskan lain dengan putusan MK sebelumnya, itu bisa terjadi. Seperti di Amerika Serikat soal hukuman mati pada 1971 yang diputus inkonstitusional, namun pada 1976 diputus konstitusional karena masyarakat menggugat. Makanya 28 negara bagian AS saat ini masih menerapkan hukuman mati, dan 11 negara mengeksekusi mati.

DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas revisi UU KUHP dan khusus Pasal 156a ada dua kategori. Yaitu apa yang dimaksud dengan penghinaan agama itu.

"Itu tergantung kepada penafsiran hakim, dan pasal ini belum menjadi kesepakatan fraksi-fraksi DPR. Yaitu di Pasal 348 hingga 353 UU KUHP. Fraksi meminta merumuskan perbuatan apa yang temrasuk penghinaan agama itu agar hakim tidak subyektif dan diskriminatif," ujar Arsul.

Hanya saja Arsul menolak kalau pasal itu dihapus. Sebab, hukum itu sebagai kendali sosial dan di negara-negara maju pun masih berlaku.

"Masalah agama ini sensitif. Kalau tanpa hukum, masyarakat bisa main hakim sendiri, sehingga akibatnya akan makin buruk," pungkasnya dilansir dari Parlementaria. [rus]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)