Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Minta Menteri Susi Evaluasi Kebijakan Larangan Cantrang

DPR RI / SABTU, 13 MEI 2017 , 14:35:00

DPR Minta Menteri Susi Evaluasi Kebijakan Larangan Cantrang

Fauzih Amro/Net

RMOL. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disarankan mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan pelarangan menggunakan alat tangkap ikan, cantrang. Apalagi kebijakan tersebut terkesan tebang pilih.
Menurut Anggota Komisi IV DPR Fauzih Amro, di daerah Kalimantan dan Sulawesi, kebijakan tersebut dijalankan dengan tegas. Namun untuk daerah Sumatera Barat dan Jawa Tengah, peraturan tersebut sengaja dilonggarkan lantaran ada desakan dari masyarakat setempat.

"Kebijakan pelarangan cantrang ini coba dibuat ruang dilalog dulu, ruang diskusi, diuji publik dulu. Jangan daerah tertentu diberlakukan tetapi di daerah tertentu ditegaskan," ungkap Fauzih saat diskusi bertema 'Kepastian Alat Tangkap Nelayan' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).

Lebih lanjut, Fauzih mengakui substansi dari kebijakan pelarangan penggunaan cantrang untuk pelestarian lingkungan dan ketahanan sumber daya laut Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan alat tangkap bernama gillnet yang lebih aman dibandingkan cantrang.

Namun disisi lain, cantrang telah digunakan nelayan hingga menjadi budaya, apalagi pemberian alat tangkap pengganti cantang itu tidak berjalan lancar, banyak nelayan yang belum mendapat gillnet dan kembali menggunakan cantrang.

"Persoalannya sekarang alat tangkap yang ramah lingkungan itu seperti apa, yang ramah lingkungan bagi nelayan saja ditolak. Jadi harus buka ruang dialog, buka ruang diskusi. Ibu Susi ini kan tidak otroriter kan, dia harus mendengarkan nasib nelayan khususnya Pesisir Jawa, itukan ribuan nelayannya," pungkas Fauzih, politisi Partai Hanura ini.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memutuskan menunda kembali penerbitan larangan penggunaan alat tangkap cantrang di kapal ikan. Penundaan itu berlangsung hingga Desember 2017 di seluruh wilayah di Indonesia. Larangan ini tertunda karena masih banyaknya permasalahan yang menghambat pengaturan cantrang tersebut. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)