Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Komisi II: Lahan Sengketa Di Karawang Sudah Ditetapkan Status Quo

DPR RI / KAMIS, 20 APRIL 2017 , 14:51:00

Komisi II: Lahan Sengketa Di Karawang Sudah Ditetapkan Status Quo

Foto/Net

RMOL. Hasil pertemuan Tim Komisi II DPR bersama BPN, Kemenhut dan Perhutani, Pemkab Karawang sepakat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pertiwi Lestari, sehingga ditetapkan status quo.
Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunspek Komisi II Sareh Wiyono dan Anggota Tim Arteria Dahlan, saat kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat, awal pekan kemarin, seperti rilis Parlementaria, Kamis (20/4).
 
Dalam posisi itu, tegas Arteria, siapapun tidak boleh merasa memiliki tanah, siapapan tidak boleh menggunakan alat negara untuk mengusir rakyat dari lokasi itu.

Tim Komisi II secara khusus mengunjungi lokasi dan menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait membahas persoalan sengketa tanah di Teluk Jambe, Karawang, yang terus berkepanjangan, dan mengakibatkan ratusan petani korban konflik lahan dengan PT. Pertiwi Lestari ini harus terusir dari tempat tinggalnya.

Kesimpulan berikutnya, lanjut Arteria, DPR memerintahkan kepada Pemkab Karawang untuk membuka akses jalan seluas-luasnya dengan membongkar portal yang digunakan untuk menutup jalan oleh PT. Pertiwi Lestari. Selain itu membuka kembali fasilitas sosial dan umum baik pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat sekitar. Sedangkan rumah-rumah warga yang sudah dihancurkan harus diusahan dibangun secara sosial dengan melibatkan Pemkab Karawang.
 
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Pemkab Karawang untuk mendesak PT. Pertiwi Lestari mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-hak Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
 
Ditambahkannya, penyelesaian kasus tanah yang berlarut-larut ini akan diusahakan dalam masa persidangan ke-IV DPR dengan memanggil semua pihak yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Pemkab Karawang, bahkan Pemprov Jabar, Kapolda serta Pangdam untuk duduk bersama di DPR guna merumuskan solusi terbaik. Tidak hanya melulu hukum, sebab kalau soal hukum rakyat pasti kalah.
 
"Pada forum nanti Komisi II DPR minta bisa melibatkan semua pihak termasuk pemilik PT. Pertiwi Lestari. Perusahaan ini sudah jelas melanggar hukum, melanggar nilai kemanusiaan sehingga kami minta apparat untuk mengusut tuntas. Perlu diusut kembali bagaimana lahirnya HGU diubah menjadi HGB. Rakyat sudah hadir jauh sebelum aparat kehutanan, sebelum Pemda maupun perusahaan-perusahaan di lokasi ini," tukas Arteria. [rus]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)