Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Desak WTO Prioritaskan Negara Berkembang

DPR RI / SABTU, 18 MARET 2017 , 01:11:00

DPR Desak WTO Prioritaskan Negara Berkembang

Yoseph Umar Hadi/Net

RMOL. Langkah World Trade Organization (WTO) harus tegas dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan Internasional di tengah pengaruh kebijakan AS yang cenderung proteksionis.
Begitu kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Yoseph Umar Hadi yang turut hadir dalam pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PC WTO) ke-38 di Brussels, Belgia, 9 Maret lalu.

“Langkah tegas perlu dipertimbangkan mengingat peran signifikan AS dalam perdagangan global,” ujar anggota Fraksi PDIP itu dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (17/3).

Kata Yoseph, Indonesia menyadari bahwa hambatan perdagangan hanya akan menimbulkan trade wars dan kerugian bagi semua pihak.

Untuk itu, negara-negara WTO harus dapat mencegah timbulnya hambatan perdagangan dan lebih mengedepankan prinsip transparansi. Terlebih, isu perdagangan internasional selalu bersentuhan dengan banyak hal dan bersifat multidimensi.

"Salah satu aspek penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kaitan antara perdagangan internasional dan penegakan hak asasi manusia (HAM)," ujarnya.

Yoseph berujar, Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan aspek HAM dalam sektor industri. Salah satu contohnya melalui penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Saat ini, DPR RI juga tengah menyusun RUU CSR yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sektor industri terhadap penegakan HAM,” tambahnya.
 
Dalam kunjungan ke Belgia, BKSAP tidak hanya aktif berpartisipasi dalam SC PC WTO ke-38. Delegasi DPR RI juga menghadiri acara public event dengan judul “What Future for Global Trade?” yang diselenggarakan oleh Parlemen Eropa.

Pada kesempatan itu, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf diundang untuk menyampaikan keynote speech mengenai Bali Package dan pandangan negara berkembang terhadap negosiasi perdagangan multilateral.

Dalam paparannya, Nurhayati menekankan pentingnya komitmen anggota WTO terhadap keberlanjutan negosiasi DDA dan kesepakatan para anggota WTO yang tertuang dalam Bali Package.

Adapun anggota Steering Committee (SC) ini terdiri dari 30 perwakilan parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parlemen Eropa. [ian]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)