Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Komisi IV Apresiasi Penghentian Kebijakan Plastik Berbayar

DPR RI / JUM'AT, 07 OKTOBER 2016 , 07:39:00

RMOL. Mayoritas ritel tidak mau menyerahkan data konsumsi kantong plastik selama tiga bulan ujicoba kebijaksanaan kantong plastik berbayar. Akibatnya, tidak ada transparansi data statistik yang pasti mengenai dampak penerapan kebijaksanaan tersebut.
Terkait masalah tersebut, Wakil ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan apresiasinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada saat raker dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (06/10).

"Saya memberikan apresiasi terhadap langkah penghentian plastik berbayar, tentu hal ini yang memang banyak menjadi bahan pertanyaan di kalangan masyarakat, karena akuntabilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan," ucap Herman.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, dahulu diharapkan dengan adanya plastik berbayar akan dibebankan terhadap harga yang normal, namun dalam pelaksanaannya ternyata dengan harga yang normal tetapi tetap harus bayar juga.

"Yang sifatnya komersial tentu berhubungan dengan OJK, oleh karenanya dari pada menabrak aturan yang sudah ada maka sebaiknya terlebih dahulu dipersiapkan dengan baik. Kita menyambut baik langkah Menteri LHK yang akan membuat suatu mekanisme yang lebih baik lagi," ungkapnya.

Herman juga menyampaikan bahwa antara ketersediaan anggaran dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kementerian LHK dirasa tidak sebanding, sehingga agak sulit membuat ruang yang lebih besar terhadap prestasi dan tujuan yang ingin dicapai.

"Namun demikian, saya juga memberikan apresiasi terhadap respon atas pembahasan yang sudah dilakukan, termasuk memberikan ruang yang lebih besar terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan," tukasnya. [rus]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)